SIDOARJO, Projatim.id — Dinamika politik di Kabupaten Sidoarjo kembali menjadi sorotan tajam. Bukan karena prestasi pembangunan atau terobosan kebijakan, melainkan karena disharmoni yang kian terang antara pimpinan daerah. Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo dinilai tidak sinkron, terjebak dalam “perang dingin” kekuasaan yang justru dipertontonkan ke ruang publik secara vulgar dan tidak mendidik.
Kritik keras itu disampaikan oleh Arif Pi’i, aktivis muda Sidoarjo sekaligus kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Ia menilai konflik terselubung antara Bupati dan Wakil Bupati telah melenceng jauh dari semangat pelayanan publik dan etika kepemimpinan daerah.
Menurut Arif Pi’i, relasi yang seharusnya saling menguatkan demi kepentingan rakyat justru berubah menjadi arena saling serang. Proyek-proyek yang digagas Bupati disorot dan diserang oleh Wakil Bupati, sementara program Wakil Bupati juga tak luput dari kritik balik yang bernuansa politis. Situasi ini, kata Arif, bukan hanya memperlihatkan ketidakkompakan, tetapi juga memberikan contoh pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat.
“Seharus nya pimpinan daerah fokus kepada masyarakat sidoarjo, banjir sudah melanda dimana mana membuat roda perekonomian tersendat,” tegas Arif.
Ia menilai, ketika masyarakat tengah berjibaku menghadapi persoalan nyata seperti banjir yang merendam berbagai wilayah, mengganggu aktivitas warga, serta melumpuhkan sektor ekonomi lokal, para pemimpin daerah justru sibuk mempertontonkan ego dan rivalitas kekuasaan. Alih-alih hadir sebagai solusi, konflik di level elit ini justru menambah beban psikologis dan ketidakpastian di tengah masyarakat.
Arif menegaskan bahwa Bupati dan Wakil Bupati dipilih dalam satu paket mandat rakyat. Keduanya memikul tanggung jawab yang sama untuk memastikan stabilitas pemerintahan, kesinambungan program, dan keberpihakan nyata kepada kepentingan publik. Ketika konflik internal dibiarkan berlarut-larut, yang dirugikan bukanlah elite politik, melainkan rakyat Sidoarjo secara keseluruhan.
Lebih jauh, Arif mengingatkan bahwa sikap saling serang antar pimpinan daerah berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Masyarakat dipaksa menyaksikan praktik politik yang penuh intrik, bukan keteladanan. Padahal, di tengah kondisi sosial-ekonomi yang rentan akibat bencana dan perlambatan ekonomi, masyarakat membutuhkan kepemimpinan yang solid, tenang, dan berorientasi pada kerja nyata.
“Pendidikan politik seharusnya ditunjukkan melalui etika, kolaborasi, dan keberpihakan pada rakyat, bukan melalui konflik terbuka dan saling menjatuhkan,” ujar Arif.
Ia mendesak agar pimpinan daerah Sidoarjo segera menghentikan manuver-manuver politis yang tidak produktif, mengakhiri perang dingin, dan kembali ke khitah utama sebagai pelayan masyarakat. Fokus pada penanganan banjir, pemulihan ekonomi warga, dan percepatan pelayanan publik dinilai jauh lebih mendesak dibandingkan adu pengaruh di lingkar kekuasaan.
Arif menutup pernyataannya dengan peringatan tegas, jika konflik ini terus dibiarkan, maka sejarah akan mencatat bukan kegagalan individu, melainkan kegagalan kepemimpinan kolektif yang abai terhadap penderitaan rakyatnya sendiri.
