JEMBER, Projatim.id – Banjir kembali merendam sejumlah wilayah di Jember pada 12 Februari 2026 setelah curah hujan tinggi mengguyur tanpa henti. Peristiwa ini menjadi kejadian berulang dalam dua bulan terakhir, memunculkan sorotan tajam terhadap efektivitas penanganan bencana di daerah tersebut.
Koordinator Wilayah Se-Tapal Kuda BEM Nusantara Jawa Timur, Alfin Maulana, menegaskan bahwa persoalan banjir di Jember tidak bisa lagi ditangani secara parsial dan reaktif. Ia menilai pemerintah dan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Banjir harus lebih sigap, terukur, dan berorientasi pada solusi jangka panjang.
“Banjir bukan sekadar genangan air, tetapi menyangkut nasib, keselamatan, bahkan nyawa masyarakat. Setiap kali banjir datang, aktivitas ekonomi lumpuh, pendidikan anak-anak terganggu, dan warga hidup dalam kecemasan,” ujar Alfin dalam keterangannya.
Selain merendam permukiman, banjir juga menyebabkan kerusakan infrastruktur. Sejumlah ruas jalan dilaporkan rusak, berlubang, hingga tergerus arus air. Kondisi tersebut dinilai membahayakan pengguna jalan dan menghambat mobilitas warga, termasuk distribusi logistik dan layanan darurat.
Alfin mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Jember yang telah membentuk Satgas Penanggulangan Banjir sebagai bentuk keseriusan menghadapi bencana. Namun, ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pola penanganan yang selama ini diterapkan.
“Penanganan tidak boleh hanya bersifat responsif. Harus ada langkah preventif dan solutif agar banjir yang berulang tidak menjadi siklus tahunan tanpa penyelesaian,” tegasnya.
Menurutnya, Satgas harus mampu bergerak cepat dan hadir langsung di tengah masyarakat tanpa terhambat prosedur administratif yang berbelit. Kedekatan dengan warga menjadi kunci agar kebutuhan korban dapat dipenuhi secara tepat dan efektif.
BEM Nusantara Jawa Timur juga mendorong agar fokus penanganan tidak hanya pada distribusi bantuan sembako, melainkan pada pengondisian kembali wilayah terdampak serta mitigasi jangka panjang. Normalisasi saluran air, pembenahan tata kelola lingkungan, hingga kebijakan pembangunan berkelanjutan dinilai menjadi langkah strategis untuk menekan risiko banjir di masa mendatang.
“Keselamatan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Karena ini menyangkut nyawa banyak orang, maka penanganannya harus dilakukan dengan keseriusan dan tanggung jawab penuh,” kata Alfin.
