Pasuruan, Projatim.id – Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menyampaikan bahwa pihaknya telah menghimpun sebanyak 1.838 usulan masyarakat sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Ribuan aspirasi tersebut menjadi pijakan penting dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.
Usulan tersebut merupakan hasil penyerapan aspirasi yang dilakukan anggota DPRD melalui berbagai mekanisme, mulai dari kegiatan reses, kunjungan lapangan, hingga dialog langsung dengan masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Samsul menegaskan bahwa Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD memiliki peran strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, Pokir menjadi jembatan yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.
Menurutnya, Pokir menjadi jembatan yang menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.
“Setiap usulan yang kami sampaikan merupakan hasil dari aspirasi masyarakat yang kami temui langsung di lapangan, bukan sekadar gagasan pribadi,” ujarnya.
Samsul menjelaskan, pendekatan partisipatif menjadi kunci dalam memastikan kebijakan pembangunan tidak bersifat top-down.
Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, program yang dirancang diharapkan mampu menjawab persoalan yang benar-benar dihadapi warga.
Kegiatan tersebut disampaikan dalam forum yang digelar di Auditorium Mpu Sindok, Kompleks Kantor Bupati Pasuruan, Senin (16/3/2026).
Forum ini menjadi ruang strategis yang mempertemukan unsur legislatif, eksekutif, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para pemangku kepentingan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Samsul Hidayat hadir didampingi Wakil Ketua DPRD Muhammad Zaini, Anggota DPRD Rudi Hartono, serta Sekretaris DPRD Tri Agus Budiharto.
Lebih lanjut, Samsul memaparkan bahwa usulan yang terangkum dalam Pokir DPRD mencakup berbagai sektor prioritas pembangunan.
Di antaranya meliputi perbaikan infrastruktur jalan desa, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung sektor pertanian, peningkatan kualitas fasilitas pendidikan, hingga penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
Selain itu, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi perhatian penting sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Ketua Dewan menilai, keberagaman usulan tersebut tidak terlepas dari kondisi geografis Kabupaten Pasuruan yang memiliki karakter wilayah pesisir, perkotaan, hingga pegunungan.
“Setiap wilayah memiliki kebutuhan yang berbeda. Melalui Pokir ini, kami berupaya memastikan seluruh aspirasi tersebut dapat terakomodasi dalam program pembangunan daerah,” katanya.
Dalam siklus perencanaan, Pokir DPRD menjadi salah satu komponen penting yang memengaruhi penyusunan RKPD hingga pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dokumen tersebut juga menjadi dasar dalam menentukan skala prioritas program pembangunan ke depan.
Samsul berharap, seluruh usulan yang telah dihimpun dapat dipertimbangkan secara optimal oleh pemerintah daerah.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat agar pembangunan yang direncanakan berjalan efektif dan memberikan manfaat luas.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
