Pasuruan | Projatim.id – Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, turun langsung menyerap aspirasi warga dalam kegiatan bertajuk “JAWARA” (Jagongan Bareng Wakil Rakyat) yang digelar di halaman Kantor Yayasan Al Hidayah, Dusun Jembrung 1, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol. Minggu (1/3/2026).
Forum dialog tersebut dihadiri beragam elemen masyarakat. Mulai dari tokoh agama, pengurus Ansor tingkat kecamatan, pendidik Madin dan TPQ, Karang Taruna, hingga perwakilan organisasi kemasyarakatan lainnya.
Kegiatan ini menjadi ruang terbuka bagi warga untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi secara langsung kepada pimpinan legislatif daerah.
Dalam pemaparannya, Samsul menyoroti kinerja lembaga legislatif sepanjang masa sidang terakhir.
Ia menyebut, sebanyak 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) telah rampung dibahas dan kini memasuki tahap verifikasi di biro hukum pemerintah provinsi.
Menurutnya, proses penyusunan regulasi tersebut tidak dilakukan secara instan. Seluruhnya diawali dengan perencanaan berbasis naskah akademik, pembahasan lintas komisi, hingga harmonisasi sebelum akhirnya dikirim untuk evaluasi.
“Kami berupaya memastikan setiap perda yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan sesuai koridor hukum,” ujarnya di hadapan peserta.
Sesi dialog interaktif berlangsung dinamis. Sejumlah warga memanfaatkan kesempatan itu untuk mengangkat isu krusial di wilayah Gempol, salah satunya persoalan banjir yang dinilai belum tertangani secara menyeluruh.
Subhan, Ketua PAC GP Ansor Gempol, menilai penanganan banjir masih terkesan parsial dan belum menyentuh akar persoalan. Ia berharap ada langkah konkret dan terpadu agar genangan tidak terus berulang setiap musim hujan.
Menanggapi hal tersebut, Samsul menjelaskan bahwa persoalan kewenangan menjadi salah satu hambatan di lapangan.
Wakil Rakyat dari Partai PKB itu menyebut aliran sungai seperti Anak Sungai Wrati dan Sungai Bekacak berada di bawah otoritas pemerintah provinsi, sehingga membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan.
“Karena kewenangannya bukan di kabupaten, maka proses penanganannya harus melalui mekanisme koordinasi yang tidak selalu bisa dilakukan cepat,” jelasnya.
Abah Samsul, sapaan akrabnya, juga menyinggung belum terbentuknya Satuan Tugas Khusus Penanganan Banjir di Kecamatan Gempol, meskipun usulan pembentukan tim tersebut telah disampaikan dalam forum Musrenbang sebelumnya.
Menurutnya, pembentukan satgas dapat mempercepat respons ketika terjadi bencana.
Selain banjir, kondisi jalan kabupaten turut menjadi sorotan warga. Samsul mengakui perbaikan telah dilakukan, namun kerusakan kerap berulang.
Faktor curah hujan tinggi dan kendaraan dengan muatan berlebih disebut sebagai penyebab utama menurunnya kualitas jalan dalam waktu singkat.
Di sektor pendidikan nonformal, ia menjelaskan bahwa alokasi anggaran rehabilitasi tahun 2025 masih diprioritaskan untuk perbaikan ratusan gedung SD dan SMP negeri yang mengalami kerusakan berat.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap menganggarkan insentif bagi guru Madin dan TPQ sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan karakter dan keagamaan.
Melalui forum “JAWARA”, DPRD berharap komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat dapat terus terjalin.
Aspirasi yang dihimpun, kata Samsul, akan menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan di tingkat legislatif maupun eksekutif daerah.
