ACEH, Projatim.id – Dalam rangka Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025, Anggota Komisi XIII DPR RI, Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh pada tanggal 9 hingga 13 April 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam bidang yang menjadi lingkup kerja Komisi XIII DPR RI seperti pada tanggal 11 April 2025 rapat dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Aceh, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Aceh, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Aceh dan Komisioner Komnas HAM.
Selama kunjungan, Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag bersama tim melakukan serangkaian agenda penting, termasuk peninjauan langsung ke beberapa lembaga dan institusi strategis di Banda Aceh. Pada tanggal 10 April 2025, rombongan meninjau Kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh dan melanjutkan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banda Aceh.
Dalam kunjungannya, Anisah Syakur menekankan pentingnya sinergi yang solid antara lembaga legislatif pusat dan mitra kerja di daerah untuk memastikan keberlangsungan program-program strategis nasional dapat berjalan efektif hingga ke tingkat akar rumput. Ia juga menyampaikan bahwa pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas serta pelayanan publik di daerah menjadi kunci dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami ingin memastikan bahwa kerja-kerja kelembagaan, baik di bidang HAM maupun pemasyarakatan, berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi. Ini adalah bagian dari tugas kami sebagai wakil rakyat untuk hadir, melihat, dan mendengar langsung kondisi di lapangan,” ujar Anisah.
Selain meninjau institusi, kegiatan reses ini juga dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi masyarakat Aceh guna dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan nasional yang lebih inklusif dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pusat dan daerah, serta memperkuat komitmen DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran demi kepentingan bangsa dan negara. (Adr/Red).
