JAKARTA, Projatim.id – Anggota DPR RI Komisi 13, Hj. Anisah Syakur, M.Ag, menyoroti pelaksanaan program Cadangan Karantina Gizi (CKG) yang digulirkan oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya penanggulangan gizi buruk dan stunting di berbagai daerah. Ia menilai, meski program tersebut memiliki niat baik, pelaksanaannya masih memerlukan evaluasi menyeluruh.
“Secara konsep, program CKG ini adalah terobosan. Tapi dalam praktiknya, kita perlu bertanya ulang: apakah sudah tepat sasaran, tepat metode, dan berdampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan?” ujar Anisah pada Kamis (8/8/2025) di Gedung DPR RI, Senayan.
Anisah menekankan pentingnya penguatan basis data penerima manfaat, agar program ini tidak hanya menjadi seremonial belaka. Ia juga menyoroti perlunya pelibatan lintas sektor mulai dari dinas kesehatan, tokoh masyarakat, hingga kader posyandu agar program bisa menjangkau akar masalah di lapangan.
“Jangan sampai program yang bagus secara teori, tapi gagal menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Apalagi menyangkut gizi, ini soal masa depan generasi bangsa,” tegasnya.
Menurut politisi asal Jawa Timur itu, pendekatan CKG sebaiknya tidak hanya berupa distribusi bantuan pangan bergizi, tapi juga harus menyertakan edukasi, pemantauan tumbuh kembang anak, serta intervensi dini di wilayah rawan stunting.
Ia pun mendorong agar Kementerian terkait menyusun mekanisme evaluasi berkala dan membuka ruang bagi masukan dari daerah dan lembaga masyarakat sipil.
“Kita ingin program CKG ini tidak sekadar hadir di atas kertas, tapi benar-benar mengubah kondisi gizi keluarga miskin di Indonesia,” pungkas Anisah.
