PASURUAN, Projatim.id -Monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan di Puskesmas Pembantu Randupitu mengungkap fakta penting, kader kesehatan masih jauh dari kesejahteraan. Ketua Komisi IV, Andri Wahyudi, menegaskan bahwa status kader sebagai relawan tidak boleh dijadikan alasan untuk terus menerus membiarkan mereka hidup dengan honor kecil.
“Kesejahteraan kader perlu ditingkatkan hampir seluruh Puskesmas Pembantu memiliki masalah serupa, karena karakteristiknya kader ini merupakan relawan yang diterima honor bukan gaji,” ujarnya lantang.
Ia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kenaikan honor. Sumber dana, kata Andri, bisa diambil dari anggaran desa maupun pemerintah daerah. “Pada komposisi honor berasal dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah. Kami akan segera usulkan kenaikan honor untuk yang dari pemerintah desa, dan kami akan menyamakan persepsi di DPMD nya,” tandasnya.
Bukan hanya soal honor, Andri juga menyoroti kemampuan kader dalam menghadapi arus digitalisasi. Ia menegaskan bahwa tuntutan teknologi tidak bisa ditawar.
“Para kader dituntut untuk update teknologi. Karena banyak program dari Pemerintah Pusat, oleh karena itu kader ini harus bisa mengerjakan administrasi pelaporan secara online di samping tugas utama pelayanan kesehatan,” terangnya.
Dalam sidak di Puskesmas Pembantu Randupitu, Andri Wahyudi menyebut fasilitas kesehatan cukup memadai, meski masih ada kekurangan minor yang harus dilengkapi.
Ditempat yang sama, Kepala Desa Randupitu, Mochammad Fuad, turut menegaskan harapannya agar perhatian DPRD berbuah nyata.
“Kami berharap, segala kesulitan dan kekurangan di Puskesmas Pembantu kami bisa dibantu penyelesaiannya. Supaya pelayanan kesehatan untuk masyarakat semakin lebih optimal,” pungkasnya.
