KABUPATEN MALANG, Projatim.id -Anggota DPRD Kabupaten Malang Komisi IV, Zulham Ahmad Mubarok, memberikan perhatian serius terhadap kondisi pendidikan di wilayahnya. Ia menyebut berbagai persoalan yang muncul telah berlangsung lama dan bersifat akumulatif.

Berbagai isu seperti merger sekolah, kekurangan tenaga pendidik, tingginya angka putus sekolah serta minimnya jumlah siswa di sejumlah sekolah tertentu menjadi sorotan.

Zulham menegaskan problem pendidikan di daerah ini sudah bersifat akumulatif dan tidak bisa diselesaikan dengan program parsial.

“Secara umum, kualitas pendidikan di Kabupaten Malang bagi kami adalah yang utama. Tapi faktanya hari ini masih banyak sekolah yang belum layak, baik dari sisi fasilitas maupun SDM. Ini problem akumulatif, bukan terjadi tahun ini saja,” ujar Zulham saat ditemu di Pendopo Malang, Kamis (12/2/2024)

Ia mengungkapkan bahwa angka anak putus sekolah di Kabupaten Malang mencapai sekitar 19 ribu anak dan hal itu dinilainya sebagai angka yang besar.

Menurut Zulham angka tersebut bukan persoalan kecil dan tidak cukup ditangani melalui program-program simbolik.

“Tingkat anak putus sekolah kita sekitar 19 ribu lebih. Ini angka besar. Apakah sekolah unggulan mampu menyelesaikan masalah substansial? Saya berani jawab, belum tentu,” beber politisi asal Turen ini.

Zulham juga menegaskan bahwa anak-anak yang telah dikembalikan ke sekolah kerap enggan melanjutkan pendidikan karena sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri.

“Faktanya, ketika anak-anak putus sekolah ini kami tarik lagi ke sekolah, mereka kadang tidak mau. Karena sudah bekerja, sudah punya pendapatan. Jadi ini bukan sekadar urusan Dinas Pendidikan saja, tapi butuh kolaborasi lintas sektor,” pungkas Zulham.

Terkait sekolah unggulan yang merupakan program Presiden, ia menyatakan tidak bisa menolak program tersebut, namun tetap mempertanyakan efektivitasnya dalam menyelesaikan persoalan mendasar.

“Sekolah unggulan ini program Presiden, tentu tidak bisa ditolak. Tapi apakah mampu menyelesaikan masalah yang substansial? Belum pasti,” katanya.

Ia juga menyampaikan pandangan serupa terhadap sekolah rakyat yang dinilai hanya menyentuh bagian permukaan masalah.