JOMBANG, Projatim.id – Jelang dimulainya kegiatan belajar mengajar Sekolah Rakyat (SR) pada 14 Juli mendatang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang menggelar rapat koordinasi bersama seluruh unsur terkait, mulai dari kepala sekolah, guru, hingga tenaga kependidikan, Jumat (11/7).
Rapat yang berlangsung di Ruang Soeroadiningrat kantor Pemkab Jombang itu dipimpin langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Purwanto, guna memantapkan kesiapan seluruh elemen dalam menyambut program pendidikan alternatif ini.
“Ini merupakan pencapaian signifikan yang luar biasa, mengingat banyaknya kabupaten/kota lain yang turut mengajukan diri untuk program serupa,” ujarnya.
Purwanto menekankan, keberhasilan mendirikan Sekolah Rakyat di Jombang tidak lepas dari kerja keras berbagai pihak, termasuk dukungan penuh Bupati Jombang, Warsubi.
“Abah Bupati juga mendorong kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD) di Jombang, yang secara kolektif berperan penting dalam mewujudkan program SR ini,” tambahnya.
Ia mengajak seluruh tenaga pengajar dan kependidikan agar menjalankan tugas dengan niat ibadah dan penuh tanggung jawab.
“Perjuangan membentuk dan melaksanakan Sekolah Rakyat di Jombang ini harus diniati sebagai ibadah. Kita semua memegang tanggung jawab besar untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan spiritual,” tegasnya.
Purwanto juga menyebutkan bahwa sebanyak 18 guru telah disiapkan, seluruhnya telah lolos seleksi ketat dari Kementerian Sosial RI, untuk mendampingi dan membina para siswa.
“Program ini merupakan bentuk sinergi luar biasa sekaligus wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat kecil, khususnya bagi warga yang kurang mampu agar tetap bisa mendapatkan akses pendidikan berkualitas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat, Andik Minarto, mengonfirmasi bahwa tenaga guru dan kependidikan sudah siap menjalankan peran mereka. Menurutnya, 16 orang tenaga kependidikan telah ditugaskan oleh Kemensos untuk posisi seperti tata usaha, bendahara, wali asrama, wali asuh, hingga operator sekolah.
“Untuk guru dan tenaga kependidikan sudah klir. Sedangkan untuk tenaga kebersihan, satpam, dan juru masak menunggu informasi dari Kemensos,” kata Andik.
Ia menambahkan, pihaknya telah melaksanakan simulasi pembelajaran dan terus melakukan koordinasi intensif untuk menyambut hari pertama kegiatan belajar.
“Ini koordinasi terus dengan pihak-pihak terkait, untuk mematangkan kegiatan tanggal 14 Juli,” ujarnya. Meskipun beberapa posisi belum terisi, ia optimistis akan segera ada kejelasan. “Insyaallah dalam waktu dekat,” pungkasnya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang, Hari Purnomo, turut memastikan bahwa seluruh tenaga kependidikan berasal dari Jombang sendiri. Mereka terdiri atas unsur PNS, TKSK, pegawai honorer Dinsos, serta pegawai dari DPPKB-PPPA yang telah mengikuti tes PPPK.
“Yang PNS dan honorer Dinsos dan DPPKB-PPPA merupakan usulan Pemkab Jombang, sementara pendamping PKH dan TKSK penunjukan langsung oleh Kemensos,” jelasnya.
Terkait status kepegawaian, Hari menjelaskan bahwa nantinya seluruh tenaga tersebut akan berada di bawah naungan Kemensos, termasuk dalam hal gaji dan tunjangan.
“Berdasarkan informasi, nantinya mereka akan ikut Kemensos ketika sudah ada peralihan kepegawaian,” papar Hari.
